Sehingga telah menetapkan 11 syarat yang wajib dipenuhi. "Jadi bila memang anda merasa mencukupi syarat untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon ketua, silahkan mengambil formulir di kantor KNPI Lhokseumawe di Jalan Pajak Inpres," ujarnya, Selasa (15/10/2019).

ANGGARAN DASAR Komite Nasional Pemuda IndonesiaKNPIPembukaan Bahwasanya dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, generasi muda yang memiliki dinamika, militansi dan idealisme, menonjol peranan dan kepeloporannya dalam mencetuskan ide-ide pembaharuan, seperti dibuktikan pada tahun 1908 dengan Kebangkitan Nasional, tahun 1928 lahirnya Sumpah Pemuda, tahun 1945 dengan usaha merebut serta mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia, tahun 1966 munculnya Orde Baru, dan tahun 1973 terbentuknya Deklarasi Pemuda yang melahirkan KNPI, serta tahun 1999 dengan semangat kejuangannya yang kritis, dinamis dan rasional untuk menegakkan Demokrasi, Keadilan dan Supremasi Hukum yang berakumulasi secara sinergik telah melahirkan era reformasi. Bahwasanya kaum muda sebagai sumber insani dan ahli waris serta penerus cita-cita bangsa, perlu mempersiapkan dan membina diri menjadi kader-kader bangsa, agar dapat menjadi generasi penerus yang berpandangan rasional, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Bahwasanya generasi muda Indonesia sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, memiliki tanggung jawab nasional untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada Haluan Negara, ikut serta mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwasanya untuk melanjutkan dan melaksanakan cita–cita bangsa serta mempersiapkan tunas – tunas bangsa dengan panggilan sejarah dan mewujudkan tanggung jawabnya, maka organisasi kemasyarakatan pemuda dan seluruh potensi pemuda Indonesia berhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, dengan semangat kebersamaan untuk menumbuhkan, menggerakkan serta menyalurkan dinamika, militansi dan idealisme pemuda Indonesia demi tercapainya masa depan yang lebih baik. Sadar akan sepenuhnya akan panggilan sejarah, fungsi dan tanggung jawab kaum muda, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami generasi muda dengan ini menetapkan ANGGARAN DASAR KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA sebagai berikut Bab INama, Waktu dan Kedudukan Pasal 1Organisasi ini bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pusat organisasi KNPI berkedudukan di pusat ibukota negara Republik Indonesia. Bab IIAzas dan TujuanPasal 2KNPI berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3KNPI memiliki tujuan sebagai berikutTerwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda, dalam rangka memelihara Persatuan dan Kesatuan Nasional demi tegaknya Negara Kesatuan RI. Terberdayakannya potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bangsa, guna terciptanya Ketahanan Nasional yang mampu menjamin kesinambungan perjuangan dan pembangunan Nasional. Berperan aktifnya seluruh proses pembangunan nasional dalam rangka mempercepat proses tercapainya tujuan nasional, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bab IIIKedaulatanPasal 4Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh KongresBab IVStatus, Sifat dan Fungsi Pasal 5StatusStatus KNPI adalah wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan 6SifatKNPI bersifat terbuka dan independen Pasal 7FungsiKNPI berfungsi sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. KNPI berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial. Sebagai perekat kemajemukan pemuda, dalam rangka meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan nasional guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional. Sebagai laboratorium kader bangsa yang independen dan berwawasan kebangsaan. Bab VU s a h aPasal 8Berdasarkan status, sifat dan fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3, 5, 6 dan 7 maka KNPI melaksanakan usaha dan strategi sebagai berikut Memantapkan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran KNPI sebagai forum komunikasi pemuda, dengan melaksanakan usaha artikulasi dan agregasi terhadap berbagai kepentingan dan aspirasi pemuda dan atau kelembagaannya melalui pokok-pokok program komunikasi, kaderisasi dan partisipasi Memantapkan pelaksanaan pendidikan kaderisasi secara bertahap, berjenjang dan terintegrasi dan tersinkronisasi, guna terwujudnya insan yang beriman, bertaqwa dan bermoral serta memiliki wawasan kebangsaan, semangat persatuan dan cinta tanah air Meningkatkan dan mengembangkan kemantapan mental, patriotisme, moralitas yang tinggi dan kepribadian bangsa di kalangan pemuda dan masyarakat Memelihara dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui usaha pengembangan kualitas sumber daya pemudanya, kualitas partisipasinya dalam pembangunan, serta menggalang komunikasi antara pemuda maupun komponen dan potensi nasional lainnya. Menggalang, mengembangkan dan memantapkan kemampuan sosial ekonomi pemuda guna terciptanya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional yang cepat dan mantap demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan dan memberdayakan kualitas sumber daya pemuda di bidang HAM, Demokrasi, Hukum, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Kebudayaan Bangsa. Meningkatkan dan mengembang kepedulian dan peran pemuda tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta melalui Wamil dan Mitra Kamtibmas, serta menggalang kerjasama dengan segenap komponen bangsa dalam memperkokoh ketahanan Nasional. Berpartisipasi dan proaktif dalam mengikuti segala dinamika dan perkembangan kepemudaan yang terjadi di tingkat nasional, regional dan tingkat Internasional, serta menggalang kerjasama persahabatan dalam menciptakan perdamaian yang dinamis dengan pemuda dunia lainnya. Bab VIAtributPasal 9KNPI memiliki Lambang, lagu dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam ART KNPIBab VIIKeanggotaanPasal 10Pada hakekatnya seluruh pemuda Indonesia adalah Anggota KNPI Anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP yang mengakui eksistensi KNPI sebagai wadah perekat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia Hak dan kewajiban anggota diatur dalam ART KNPI. Bab VIIIOrganisasi dan kedudukanPasal 11Organisasi KNPI terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia dan Dewan Pengurus Majelis Pemuda Indonesia merupakan forum koordinasi dan konsultasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP yang berhimpun di KNPI guna memberikan masukan-masukan dan saran-saran yang konstruktif dan strategis untuk kemajuan KNPI Majelis Pemuda Indonesia hanya memiliki sifat koordinasi dari pusat sampai ke daerah Dewan Pengurus mempunyai hubungan hirarkhi dan vertikal dari pusat sampai kecamatan. Pasal 12 Kedudukan KNPI diatur sebagai berikutKNPI Pusat terdiri dari Majelis Pemuda Indonesia MPI dan Dewan Pengurus Pusat DPP KNPI , berkedudukan di Ibukota Negara KNPI Daerah Provinsi terdiri dari MPI di daerah Tingkat Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi DPD Tingkat Provinsi KNPI , berkedudukan di Ibukota Provinsi Daerah Tingkat Provinsi KNPI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari MPI di daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Daerah Tingkat Kabupaten/Kota DPD Tingkat Kabupaten/Kota KNPI, berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat Kabupaten/Kota KNPI Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan PK KNPI berkedudukan di Kota Kecamatan. BAB IXPERMUSYAWARATANPasal 13Jenis-Jenis Permusyawaratan 1. Jenis-jenis Permusyawaratana. Kongresb. Kongres Luar Biasac. Musyawarah Pimpinan Paripurnad. Rapat Kerja Nasional Musyawarah Provinsi Musyawarah Provinsi Luar Biasa Rapat Kerja Provinsi Musyawarah Kabupaten/Kota Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa Rapat Kerja Kabupaten/Kota Musyawarah Kecamatan Rapat Kerja Kecamatan 2. Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, Dewan Pengurus sesuai tingkatan, dapat mengadakan Rapat-Rapat yaitu ; Rapat Pleno Dewan Pengurus Rapat Harian Dewan Pengurus Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Rapat Komisi Dewan Pengurus Rapat Majelis Pemuda Indonesia Rapat Konsultasi MPI dengan Dewan Pengurus Rapat Koordinasi Nasional DPP dan DPD. Pasal 14K o n g r e s 1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komite Nasional Pemuda Indonesia, diadakan 3 tiga tahun sekali2. Kongres berwenanga. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dan Majelis Pemuda Indonesia;c. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi lainnya;d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia;3. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat;4. Jadwal Acara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;Pasal 15Kongres Luar Biasa 1 Kongres Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Pimpinan Dewan Pengurus Pusat.2 Kongres Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis daria. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Pusat yang berhimpun, dan b. Lebih setengah jumlah Dewan Pengurus Provinsi3 Segala ketentuan tentang Kongres berlaku bagi Kongres Luar BiasaPasal 16Musyawarah Pimpinan Paripurna 1. Musyawarah Pimpinan Paripurna merupakan forum yang kedudukannya setingkat dibawah Kongres.2. Musyawarah Pimpinan Paripurna berwenanga. Mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi selain kebijakan organisasi yang telah ditetapkan pada Kongres atau Kongres Luar Biasab. Menetapkan peserta kongres dan draft materi kongres3. Musyawarah Pimpinan Paripurna diadakan sedikitnya sekali diantara 2 dua 17Musyawarah Provinsi Musyawarah Provinsi adalah musyawarah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Provinsi, diadakan 3 tiga tahun sekali Musyawarah Provinsi berwenang Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Provinsi dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Menetapkan Program Kerja Provinsi dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan program kerja nasional Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Provinsi, Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi, jika dianggap perlu dapat membentuk Dewan Penasehat Provinsi Musyawarah Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Provinsi; Pasal 18Musyawarah Propinsi Luar Biasa 1 Musyawarah Propinsi Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Pimpinan Dewan Pengurus Propinsi.2 Musyawarah Propinsi Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Propinsi yang berhimpun, danLebih setengah jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/kota Segala ketentuan tentang Musyawarah Propinsi berlaku bagi Musyawarah Propinsi Luar Biasa. Pasal 19Musyawarah Kabupaten/Kota 1. Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kabupaten / Kota, diadakan 3 tiga tahun sekali 2. Musyawarah Kabupaten/Kota berwenanga. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kotab. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja Propinsi/Nasionalc. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota, jika dianggap perlu dapat membentuk Dewan Penasehat Kabupaten/Kota.3. Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/ 20Musyawarah Kabupaten/kota Luar Biasa 1 Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa dapat diadakan apabila terjadi pelanggaran terhadap konstitusi oleh Pimpinan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.2 Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa diadakan atas permintaan secara tertulis dari a. Lebih setengah jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Kabupaten/kota yang berhimpun, danLebih setengah jumlah Dewan Pengurus Kecamatan Segala ketentuan tentang Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa berlaku bagi Musyawarah Kabupaten / Kota Luar Biasa . Pasal 21Musyawarah Kecamatan Musyawarah Kecamatan adalah musyawarah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KNPI ditingkat Kecamatan, diadakan 3 tiga tahun sekali Musyawarah Kecamatan berwenang Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kecamatan Menetapkan Program Kecamatan dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program Kerja Nasional Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan Musyawarah Kecamatan diselenggarakan oleh Pengurus Kecamatan Pasal 22Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres dan masalah lainnya yang dianggap mendesak2. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 dua kali diantara 2 dua Kongres3. Jadwal Acara Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Pasal 23Rapat Kerja Provinsi 1. Rapat Kerja Provinsi diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Provinsi dan masalah lainnya yang dianggap mendesak2. Rapat Kerja Provinsi diadakan sedikitnya 2 dua kali diantara 2 dua Musyawarah Provinsi3. Jadwal Acara Rapat Kerja Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pengurus ProvinsiPasal 24Rapat Kerja Kabupaten/Kota 1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dan masalah lainnya yang dianggap mendesak2. Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan sedikitnya 2 dua kali diantara 2 dua Musyawarah Kabupaten/ 25Rapat Kerja Kecamatan 1. Rapat Kerja Kecamatan diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Kecamatan dan masalah lainnya yang dianggap mendesak2. Rapat Kerja Kecamatan diadakan sedikitnya sekali diantara 2 dua Musyawarah Kecamatan3. Jadwal Acara Rapat Kerja Kecamatan ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan. BAB XKEPENGURUSAN Pasal 26Susunan Kepengurusan Kepengurusan Organisasi KNPI disusun dari atas kebawah, sebagai berikut1. Di tingkat Nasional oleh Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara.2. Di tingkat Provinsi oleh Dewan Pengurus Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi3. Di tingkat Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota4. Di tingkat Kecamatan oleh Pengurus Kecamatan yang berkedudukan di Kota Pasal 27Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 3 tiga tahun Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-komisi Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, beberapa orang Wakil Bendahara Umum. Anggota Pleno terdiri dari Pengurus Harian, komisi-komisi, Pimpinan Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Pusat dibantu oleh beberapa Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus. Jumlah Pengurus DPP KNPI terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 orang 1 OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. Pasal 28Dewan Pengurus Provinsi Dewan Pengurus Propinsi dipilih oleh Musyawarah Propinsi untuk masa jabatan 3 tiga tahun Dewan Pengurus Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi-Komisi Dewan Pengurus Provinsi terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara. Anggota Pleno terdiri dari Pengurus Harian, Komisi, Pimpinan Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Provinsi dibantu oleh beberapa Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus Jumlah Pengurus DPD Propinsi terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 orang 1 OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. dan atau Jumlah anggota Komisi disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah Provinsi yang bersangkutan. Pasal 29Dewan Pengurus Kabupaten/Kota 1. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/ Kota untuk masa jabatan 3 tiga tahun2. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara dan beberapa pengurus lainnya 3. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengurus Kabupaten/kota dibantu oleh beberapa komisi/Badan-Badan Khusus4 Jumlah Pengurus DPD Kabupaten/kota terdiri dari 50% unsur keterwakilan 1 orang 1 OKP secara eksponensial, 20% unsur kesinambungan, 20% unsur potensi pemuda lainnya dan 10 % unsur kebutuhan organisasi. dan atau Jumlah anggota Komisi disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Pasal 30Pengurus Kecamatan 1. Pengurus Kecamatan dipilih oleh Musyawarah Kecamatan untuk masa jabatan 3 tiga tahun. 2. Pengurus Kecamatan terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa orang wakil bendahara dan beberapa pengurus lainnya3. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kecamatan dibantu oleh beberapa komisi4. Jumlah anggota pengurus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah Kecamatan yang bersangkutan. BAB XIMAJELIS PEMUDA INDONESIA, DAN BADAN KHUSUS Pasal 31Majelis Pemuda Indonesia Majelis Pemuda Indonesia merupakan lembaga yang bekerja secara kolektif dan bertugas menyelenggarakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup, mantan anggota Dewan Pengurus ditingkatan yang sama atau lebih tinggi, utusan OKP pada tingkatan yang sama `Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, di selenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus dibawahnya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan sebagaimana pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar ini Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongres selama 6 enam bulan setelah habis masa jabatannya, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres setelah mendapat persetujuan dari anggota Majelis Pemuda Indonesia Dalam hal Dewan Pengurus Provinsi tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah/Daerah selama 6 enam bulan setelah habis masa jabatannya dan Dewan Pengurus diatasnya pada masa itu tidak berinisiatif menyelenggarakan Musyawarah Daerah/daerah, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia di masing-masing tingkatan dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah/Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat Majelis Pemuda Indonesia dapat dibentuk diseluruh tingkatan organisasi, kecuali ditingkat Kecamatan, yaitu Majelis Pemuda Indonesia Pusat di tingkat Nasional Majelis Pemuda Indonesia Daerah di tingkat Provinsi Majelis Pemuda Indonesia Daerah di tingkat Kabupaten/Kota Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota Ketua Majelis Pemuda Indonesia pada semua tingkatan adalah ketua umum/ketua KNPI demisioner yang ditetapkan oleh formatur kongres/musprop/muskab-kota, dan apabila ketua umum/ketua KNPI demisioner tidak bersedia menjadi ketua MPI maka formatur akan memilih salah satu dari ketua/wakil-wakil ketua demisioner. Ketua Majelis Indonesia Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah Ketua KNPI Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Demisioner. Pasal 32Badan- Badan Khusus Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang khusus serta dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Dewan Pengurus dalam semua tingkatan dapat membentuk Lembaga-Lembaga, Pusat-Pusat Studi, Yayasan, Badan Usaha Milik Organisasi dan Badan-badan Lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan dan usaha-usaha organisasi. BAB XIIKEUANGANPasal 33Sumber DanaKeuangan untuk membiayai kegiatan Organisasi diperoleh dari Iuran anggota Dewan Pengurus yang ditetapkan oleh masing-masing tingkatan Dewan Pengurus. Sumbangan anggota. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat. Usaha-usaha lainnya yang sah., dengan melalui badan-badan khusus yang dibentuk untuk itu mengacu pasal 31 Anggaran Dasar ini. Pasal 34Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia Bendahara secara rutin setiap 6 enam bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus KNPI masa bakti berikutnya, melalui panitia verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi. BAB XIIIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 351. Musyawarah dan rapat-rapat tersebut dalam pasal 13 Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh lebih 1/2 setengah jumlah peserta2. Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak3. Khusus mengenai perubahan Anggaran DasarUntuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar, Kongres harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dua pertiga dari jumlah utusan Untuk hal ini, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dua pertiga dari jumlah utusan yang hadir BAB XIVPEMBUBARAN ORGANISASIPasal 36 1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu, dengan ketentuan quorum seperti yang diatur dalam ayat 3 tiga pasal 37 Anggaran Dasar ini. 2. Kekayaan Organisasi setelah organisasi dibubarkan ditentukan lebih lanjut oleh Kongres tersebut dalam ayat 1 satu pasal ini. BAB XVATURAN KHUSUSPasal 37 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.2. Hal-hal yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. BAB XVIP E N U T U PPasal 38 1. Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Kongres Pemuda/KNPI X pada tanggal 18 Desember 2002 Di B ekasi.2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Caringin,Bogor Pada Tanggal 23 Desember 2005 KONGRES PEMUDA/KNPI XI TAHUN 2005GALUMBANG SITINJAK SARMAN SIMANJORANG Wakil MPI Wakil DPP KNPI DAVID PAJUNGEVA YULIANA GUNAWAN SATARY KNPI Prov. Jateng KNPI Prov. Kep. Riau -ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIAK N P I BAB IKEANGGOTAANPasal 1Syarat-Syarat Keanggotaan Yang menjadi anggota KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP yang telah terdaftar secara sah sesuai dengan persyaratan. Persyaratan Umum OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART, Pokok-pokok Program Kerja Nasional Organisasi PPPKNO, dan Peraturan Organisasi KNPI lainnya Memiliki AD/ART organisasi Memiliki komitmen terhadap wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa OKP yang akan menjadi anggota KNPI ditetapkan di dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna. Persyaratan khusus OKP untuk menjadi anggota KNPI adalah OKP tingkat Nasional memiliki kepengurusan lebih dari ½ separuh jumlah propinsi yang masing-masing dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi diatasnya sesuai dengan ketentuan organisasi bersangkutan dan tidak melampaui masa jabatannya OKP tingkat Provinsi memiliki kepengurusan lebih dari ½ separuh jumlah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi bersangkutan yang masing-masing dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi diatasnya sesuai dengan ketentuan organisasi bersangkutan dan tidak melampaui masa jabatannya OKP tingkat Kabupaten/Kota telah berada di daerah yang bersangkutan lebih dari 1 satu tahun yang telah dilegitimasikan dalam bentuk Surat Keputusan oleh instansi diatasnya sesuai dengan ketentuan organisasi yang bersangkutan. OKP yang dalam AD/ART yang benar-benar mencantumkan orientasi kemasyarakatan. Pasal 2Penerimaan Anggota Penerimaan anggota dilakukan setelah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur dalam pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini Pengesahan anggota dilakukan dengan jalan Bagi calon anggota di Tingkat Pusat, disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat Bagi calon anggota di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, disahkan oleh Dewan Pengurus Provinsi/Kota/ Kabupaten Bagi calon anggota di Tingkat Kecamatan, disahkan oleh Pengurus Kecamatan OKP yang mengikuti Kongres/Musprop/Muskab untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai peninjau dan akan menjadi peserta penuh pada Kongres/Musprop/ Muskab berikutnya. Pasal 3Hak dan Kewajiban Anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai Anggota mempunyai hak Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota lainnya Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran Mengusulkan anggotanya atau diusulkan atau dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Mengutus anggotanya untuk mengikuti pendidikan kader, penataran, pembinaan dan bimbingan dari KNPI Memperoleh perlindungan hukum dan pembelaan hukum dalam hal yang bersangkutan menjalankan tugas KNPI. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai anggota mempunyai kewajiban Tunduk dan taat terhadap Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI serta seluruh perangkat Peraturan Organisasi lainnya Menjunjung tinggi nama baik serta misi organisasi Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi KNPI. Pasal 4Pemberhentian Anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda berhenti sebagai anggota KNPI karena Atas permintaan sendiri Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Anggaran Rumah Tangga BAB IIKEPENGURUSANWewenang dan KriteriaPasal 5Dewan Pengurus Pusat Kewenangan Dewan Pengurus Pusat adalah Menentukan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Kongres, Keputusan Musyawarah Pimpinan Paripurna, Keputusan Rapat Kerja Nasional, dan ketentuan-ketentuan lainnya Membentuk dan mengkoordinir Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus. Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Daerah Provinsi, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Provinsi Membatalkan/ meluruskan/ memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Provinsi dan Keputusan Musyawarah Provinsi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku Menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Pusat menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Provinsi Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres lainnya. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Pusat, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut Diusulkan secara tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional dan atau Dewan Pengurus Pusat dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan dikirimkan kepada Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 1 satu bulan sebelum pelaksanaan Kongres Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut berusia tidak lebih dari 40 empat puluh tahun; berdomisili di sekitar Jabotabek, pernah menjadi pimpinan OKP tingkat nasional atau pimpinan Dewan Pengurus Provinsi KNPI; berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, Program Kerja Nasional dan peraturan organisasi KNPI lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI Diupayakan agar seluruh OKP terwakili di kepengurusan. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, maka selain memenuhi pasal 5 ayat 2 tersebut, calon Ketua Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Provinsi atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat nasional yang berhimpun dalam KNPI. Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi KNPI kepada seluruh peserta Kongres. Pasal 6Dewan Pengurus Propinsi Kewenangan Dewan Pengurus Provinsi adalah Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Pusat Membentuk dan mengkoordinir Lembaga-Lembaga dan atau Badan-Badan Khusus ditingkat Daerah Mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Provinsi menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Kabupaten/Kota Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah lainnya. 2. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Provinsi, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut Diusulkan secara tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Dewan Pengurus Provinsi dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Dewan Pengurus Provinsi selambat-lambatnya 1 satu bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Provinsi Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut berusia maksimal 40 empat puluh tahun; pernah menjadi pengurus OKP tingkat provinsi atau pimpinan Dewan Pengurus Daerah KNPI; berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, Program Kerja Daerah dan peraturan organisasi KNPI lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI Diupayakan agar seluruh OKP terwakili di kepengurusan. 3 Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Propinsi, maka selain memenuhi pasal 6 ayat 2 tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara Peserta. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Daerah Provinsi atau Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat provinsi yang berhimpun dalam KNPI Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi KNPI kepada seluruh peserta Musyawarah Provinsi. Pasal 7Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Kewenangan Dewan Pengurus Kabupaten / Kota adalah Melaksanakan kebijakan organisasi di daerahnya dan memberikan petunjuk kepada Dewan Pengurus Kota/ Kabupaten/Pengurus Kecamatan dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Provinsi Membentuk dan mengkoordinir Lembaga-Badan-Badan Khusus ditingkat Kabupaten/Kota Mengesahkan susunan personalia Pengurus Kecamatan. Membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Pengurus Kecamatan dan Keputusan Musyawarah Kecamatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dalam hal Dewan Pengurus Kabupaten/Kota menilai bahwa telah terjadi kemacetan kepemimpinan organisasi ditingkat Kecamatan Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota lainnya. Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut Diusulkan secara tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dengan melampirkan daftar riwayat hidup yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Dewan Pengurus Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 satu bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut berusia tidak lebih dari 40 empat puluh tahun; pernah menjadi pimpinan OKP tingkat Kabupaten/Kota; berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, Program Kerja Kabupaten/Kota dan peraturan organisasi KNPI lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI Diupayakan agar seluruh OKP terwakili di kepengurusan. 3 Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, maka selain memenuhi pasal 7 ayat 2 tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikutDidukung sekurang-kurangnya 20 % suara peserta. Mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota atau Pengurus Kecamatan atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kota/ Kabupaten yang berhimpun dalam KNPI Pernah menjadi Ketua OKP Kabupaten/Kota atau Ketua Pengurus Kecamatan atau Pengurus Dewan Pengurus Daerah KNPI Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Rencana Strategi pelaksanaan Visi dan Misi KNPI kepada seluruh peserta Musyawarah Kabupaten/Kota. Pasal 8Pengurus Kecamatan Kewenangan Pengurus Kecamatan adalah Melaksanakan kebijakan organisasi di kecamatannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Mengkoordinir pemuda-pemuda desa untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi lainnya dalam kegiatan yang berlangsung ditingkat desa dan kecamatan Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Kecamatan lainnya. Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Kecamatan, maka calon anggota harus memenuhi prosedur dan kriteria sebagai berikut Diusulkan secara tertulis oleh Peserta Musyawarah Kecamatan dengan melampirkan daftar riwayat hidup yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Pengurus Kecamatan Calon anggota yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut berusia maksimal 40 Empat Puluh Tahun tahun; pernah menjadi pimpinan OKP Kecamatan ; berakhlak mulia; memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi; tidak pernah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara Menerima Deklarasi Pemuda Indonesia, Permufakatan Pemuda Indonesia, AD/ART KNPI, Program Kerja Kecamatan dan peraturan organisasi KNPI lainnya serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan KNPI Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Pengurus Kecamatan, maka selain memenuhi pasal 8 ayat 2 tersebut, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagai berikut Didukung sekurang-kurangnya 20 % suara Peserta Musyawarah. Mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Kecamatan atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda tingkat Kecamatan Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup kepada seluruh peserta Musyawarah Kecamatan. BAB IIIPERMUSYAWARATAN Pasal 9K o n g r e sKongres dihadiri oleh Peserta dan Peninjau Peserta Kongres adalah Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Provinsi Majelis Pemuda Indonesia Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional Peserta Kongres yang terdiri dari Dewan Pengurus Pusat KNPI, Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi, Mejelis Pemuda Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 satu suara Rancangan Materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Sidang-sidang Kongres dihantarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Pusat diterima oleh Kongres, maka Dewan Pengurus Pusat dinyatakan demisioner Peninjau Kongres terdiri dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak suara. Pasal 10Kongres Luar Biasa Kongres Luar Biasa dihadiri oleh Peserta dan Peninjau yang sama seperti Peserta Kongres tersebut dalam Bab III Pasal 9 ART 11Musyawarah Pimpinan ParipurnaPeserta Musyawarah Pimpinan Paripurna terdiri dari Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Propinsi Majelis Pemuda Indonesia Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Tingkat Nasional Peserta Musyawarah Pimpinan Paripurna memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 satu suara Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak bicara Rancangan materi Musyawarah Pimpinan Paripurna disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Sidang-sidang Musyawarah Pimpinan Paripurna dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat. Musyawarah ProvinsiPasal 12 Musyawarah Provinsi dihadiri oleh Peserta dan Peninjau. Peserta Musyawarah Provinsi adalah Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Provinsi Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Proinsi Peserta Musyawarah Provinsi yang terdiri dari DPP KNPI, DPD KNPI Provinsi, DPD KNPI Kabupaten/Kota, Mejelis Pemuda Indonesia Provinsi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Provinsi memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 satu suara Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Provinsi diterima oleh Musyawarah Provinsi, maka Dewan Pengurus Provinsi dinyatakan demisioner Sidang-sidang Musyawarah Provinsi dihantarkan oleh Dewan Pengurus Provinsi Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Provinsi diterima oleh Musyawarah Provinsi, maka Dewan Pengurus Provinsi dinyatakan demisioner Peninjau Musyarah Provinsi adalah Undangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi.8 Peninjau Musyawarah Provinsi hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak 13Musyawarah Kabupaten/Kota Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Peserta dan Peninjau Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota adalah Dewan Pengurus Provinsi Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Majelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/ Kota Pengurus Kecamatan Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota yang terdiri dari DPD KNPI Provinsi, DPD KNPI Kabupaten/Kota, Mejelis Pemuda Indonesia Kabupaten/Kota dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 satu suara Rancangan Materi Musyawarah Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota 5 Sidang-sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dihantarkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota. 6 Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Kabupaten/kota diterima oleh Musyawarah Kabupaten/Kota, maka Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner7 Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota adalahUndangan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota8 Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak 14Musyawarah Kecamatan Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh Peserta dan Peninjau Peserta Musyawarah Kecamatan adalah Dewan Pengurus Kabupaten/kota Pengurus Kecamatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan Peserta Musyawarah Kecamatan yang terdiri dari DPD KNPI Kabupaten/Kota dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan memiliki hak bicara dan hak suara, secara kolektif peserta memiliki hak 1 satu suara Rancangan Materi Musyawarah Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan Sidang-sidang Musyawarah Kecamatan dihantarkan oleh Pengurus Kecamatan Setelah Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kecamatan diterima oleh Musyawarah Kecamatan, maka Pengurus Kecamatan dinyatakan demisioner Peninjau Musyawarah Kecamatan adalah Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan8 Peninjau Musyawarah Kecamatan hanya memiliki hak bicara, tidak memiliki hak 15Rapat Kerja Nasional Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Provinsi Majelis Pemuda Indonesia Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Nasional Peserta Rapat Kerja Nasional memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 satu suara Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan hanya memiliki hak bicara Rancangan materi Rapat Kerja Nasional disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat 5 Sidang-sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus 16Rapat Kerja Provinsi Peserta Rapat Kerja Provinsi terdiri dari Dewan Pengurus Pusat Dewan Pengurus Provinsi Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Provinsi Peserta Rapat Kerja Provinsi memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 satu suara Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi dan hanya memiliki hak bicara Rancangan materi Rapat Kerja Daerah Provinsi disiapkan oleh Dewan Pengurus Provinsi Sidang-sidang Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Provinsi. Pasal 17Rapat Kerja Kabupaten/Kota Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota terdiri dari Dewan Pengurus Provinsi Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kabupaten/Kota Majelis Pemuda Indonesia Kota/Kabupaten Pengurus Kecamatan Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 satu suara Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan hanya memiliki hak bicara Rancangan materi Rapat Kerja Kabupaten/Kota disiapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Sidang-sidang Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota. Pasal 18Rapat Kerja Kecamatan Peserta Rapat Kerja Kecamatan dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Pengurus Kecamatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Kecamatan Peserta Rapat Kerja Kecamatan memiliki hak bicara dan masing-masing secara kolektif mempunyai hak 1 satu suara Peninjau ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan dan hanya memiliki hak bicara Rancangan materi Rapat Kerja Pengurus Kecamatan disiapkan oleh Pengurus Kecamatan Sidang-sidang Rapat Kerja Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Kecamatan. BAB IVRAPAT – RAPATPasal 19Rapat Pleno Dewan Pengurus Rapat Pleno Dewan Pengurus adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam Dewan Pengurus pada masing-masing tingkatannya Rapat Pleno Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 satu bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengurus ditambah Pimpinan/Anggota Komisi dan Pimpinan Badan Khusus menurut tingkatannya Fungsi dan wewenang Rapat Pleno adalah Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi dalam bentuk Peraturan Organisasi maupun kebijakan-kebijakan tertulis lainnya b. Membahas, mengevaluasi, dan mengkoordinir pelaksanaan-pelaksanaan hasil Kongres/Musyawarah Mengevaluasi perkembangan daerah dan dampaknya bagi perkembangan 20Rapat Harian Dewan Pengurus Rapat Harian Dewan Pengurus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Harian menurut tingkatannya Fungsi dan wewenang Rapat Harian Mengambil keputusan-keputusan mendesak organisasi yang berkaitan dengan kebijakan organisasi Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi sehari-hari baik intern maupun ekstern. Pasal 21Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi adalah rapat yang diadakan sewaktu-waktu jika dianggap perlu yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian anggota Pengurus Harian dengan Pimpinan/Anggota Komisi dan atau Badan-Badan Khusus menurut tingkatannya 2 Rapat Koordinasi diselenggarakan untuk membahas, mengkoordinir, dan mengambil kebijakan teknis pelaksanaan program Komisi dan atau Badan KhususPasal 22Rapat Komisi Rapat Departemen/Komisi dan Badan Khusus adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya 1 satu bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan/Anggota masing-masing Departemen/Komisi dan Badan-Badan Khusus menurut tingkatannya 2 Rapat Departemen/Komisi atau Badan Khusus diselenggarakan untuk merencanakan, membahas, dan mengkoordinir pelaksanaan program Departemen/Komisi dan atau Badan 23Rapat Majelis Pemuda Indonesia Rapat Majelis Pemuda Indonesia adalah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tiga bulan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Pemuda Indonesia menurut tingkatannya Rapat Majelis Pemuda Indonesia diselenggarakan untuk membahas, mengevaluasi, dan merumuskan penilaian terhadap kinerja Dewan Pengurus KNPI sesuai tingkatan serta mengambil kebijakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. BAB VPENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 24Hak Suara dan Hak Bicara Peserta utusan pada Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/ Kota, Musyawarah Kecamatan mempunyai hak suara dan hak bicara 2 Peserta Peninjau dan Undangan lainnya tidak mempunyai hak 25Kuorum dan Persyaratan Kongres dan Kongres Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 dua pertiga jumlah utusan peserta Musyawarah Provinsi/Musyawarah Kabupaten/ Kota/Musyawarah Kecamatan dan Rapat-rapat tersebut dalam pasal ART ini sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ setengah jumlah utusan 3 Apabila ketentuan dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka penyelenggaraan Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah Kabupaten Kota, Musyawarah Kecamatan dan Rapat-rapat tersebut di atas ditangguhkan selama 2 jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut kuorum tidak terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, Kongres/Musyawarah/Rapat tersebut dinyatakan 26Pengambilan Keputusan Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Pasal 27Majelis Pemuda Indonesia Anggota Majelis Pemuda Indonesia mencakup mantan pengurus KNPI, Ketua Umum OKP ex-officio pada tingkatan yang sama. Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, di selenggarakan secara tertulis, obyektif, rasional dan disampaikan langsung kepada Dewan Pengurus dibawahnya dan atau disampaikan melalui forum permusyawaratan sebagaimana pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar ini. Dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Kongres selama 6 enam bulan setelah habis masa jabatannya, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres setelah mendapat persetujuan dari anggota Majelis Pemuda Indonesia. Dalam hal Dewan Pengurus Propinsi/Kabupaten/ Kota tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Propinsi/Kabupaten/ Kota selama 6 enam bulan setelah habis masa jabatannya dan Dewan Pengurus diatasnya pada masa itu tidak berinisiatif menyelenggarakan Musyawarah Propinsi/Kabupaten /Kota, maka Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia di masing-masing tingkatan dapat menyelenggarakan Musyawarah Propinsi/Kabupaten /Kota setelah mendapat persetujuan dari Dewan pengurus Pusat. Majelis Pemuda Indonesia dapat dibentuk diseluruh tingkatan organisasi, kecuali ditingkat Kecamatan, yaitu Majelis Pemuda Indonesia Pusat ditingkat Nasional Majelis Pemuda Indonesia Daerah ditingkat Propinsi Majelis Pemuda Indonesia Daerah ditingkat Kabupaten/Kota Majelis Pemuda Indonesia terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota. BAB VIRANGKAP DAN MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 28Rangkap Dan Masa Jabatan Anggota Dewan Pengurus dan Majelis Pemuda Indonesia tidak boleh merangkap jabatan pada jenjang Dewan Pengurus dan Majelis Pemuda Indonesia yang berbeda, baik yang lebih rendah maupun lebih tinggi tingkatannya Ketentuan lebih lanjut ayat 1 satu pasal ini akan diatur dalam Penjelasan Anggaran Rumah Tangga dan atau PO KNPI selambat-lambatnya 3 tiga bulan setelah selesainya kongres. Pasal 30Pergantian Antar Waktu Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua yang ditetapkan oleh dan dalam Rapat Harian Dewan Pengurus yang diagendakan untuk keperluan itu Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengurus dan atau dianggap tidak aktif dan atau dianggap melanggar konstitusi, dan atau mendapat sanksi hokum pidana, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pengurus dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh unsure keterwakilannya dalam kepengurusan. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini harus diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang tingkat organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, kecuali untuk Dewan Pengurus Pusat maka pensahan dan pengukuhan di lakukan oleh Dewan Pengurus Pusat setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia Pergantian antar waktu untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Penasehat dan Majelis Pemuda Indonesia diselenggarakan menurut kebutuhan yang mendesak dengan mengacu pada ayat 1 dan 2 pasal ini. BAB VIIBADAN-BADAN KHUSUS Pasal 31Status Badan Khusus KNPI adalah Badan pembantu Dewan Pengurus yang dibentuk menurut kebutuhan oleh Dewan Pengurus menurut tingkatannya dan dalam rangka mencapai 32Tugas dan Kewajiban Badan-Badan Khusus KNPI bertugas melaksanakan program dan kewajiban-kewajiban KNPI sesuai dengan fungsi dan peran bidang masing-masing Pelaksana Badan Khusus KNPI mempunyai tugas untuk meningkatkan keahlian khusus bagi pengurus KNPI dan anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan kerja praktis Pelaksana Badan-Badan Khusus bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus masing-masing tingkatan dan setiap 6 enam bulan sekali memberikan laporan tertulis yang menyangkut pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan Badan khusus baru dapat dibentuk setelah memiliki pedoman dasar yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar Badan Khusus masing-masing. BAB VIIIKEUANGAN Pasal 33Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia. Bendahara secara rutin setiap 6 enam bulan sekali memberikan laporan keuangan kepada Rapat Pleno Dewan Pengurus. Laporan Pertanggungjawaban bidang keuangan harus disusun berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis Pemuda Indonesia. 4 Khusus dalam penyelenggaraan Kongres dan Musyawarah Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pengurus KNPI masa bakti berikutnya, melalui Panitia Verifikasi yang dibentuk untuk kepentingan itu, sesuai tingkatan organisasi. Bab IXAtributLambang KNPI adalah seperti yang terdapat dalam Lampiran Anggaran Dasar ini, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi Lambang seperti tersebut pada ayat 1 dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket, vandel, dan identitas KNPI Bentuk, warna, penjelasan tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut seperti tersebut pada ayat 2 pasal ini, diatur dalam lampiran Anggaran Dasar ini Jenis Lagu Meliputi Mars Pemuda Indonesia dan Hymne Pemuda Indonesia seperti terdapat dalam lampiran Anggaran Dasar ini. BAB XTATA CARA PEMILIHAN Pasal 35 Tata cara Pemilihan Ketua Umum/Ketua dan Dewan Pengurus KNPI diatur dalam keputusan tata cara XIIPERATURAN PERALIHAN Pasal 36 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Pedoman Organisasi PO. BAB XIIIP E N U T U PPasal 37 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres Pemuda/KNPI X pada tanggal 18 Desember 2002 di Bekasi. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Caringin, BogorPada Tanggal 23 Desember 2005 PRESIDIUM KONGRES PEMUDA/KNPI XIGALUMBANG SITINJAK SARMAN SIMANJORANG Wakil MPI Wakil DPP KNPI DAVID PAJUNGEVA YULIANA GUNAWAN SATARY KNPI Prov. Jateng KNPI Prov. Kep. Riau

Oleh Fajlurrahman JurdiDosen Fakultas Hukum Universitas dan Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia/MPI Sulsel. Kisruh di organisasi kepemudaan yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI tak pernah berakhir. Setiap habis kongres melahirkan dualisme terus-menerus, sehingga di tingkat pusat ada empat kepengurusan dan di tingkat provinsi saat ini ada tiga kepengurusan, meskipun hanya dua yang eksis berseteru saat ini.. Yakni KNPI versi Kanita Maruddani yang garis organisasinya di DPP adalah Noer Fajriansyah, dan KNPI versi Arham Basmin yang garis strukturalnya adalah Haris Pratama. Tentu saja dinamika kepemudaan memang harus diapresiasi dan diberi dukungan, meskipun harus tetap juga melihat jalur-jalur yang dilalui, legal atau tidak legal. Terlepas dari bagaimana proses yang terjadi pada saat kongres, tentu saja ada yang kalah, menang, curang atau tidak, kecewa dan bahagia. KNPI adalah tempat berhimpun organisasi kepemudaan dari beragam latar belakang, sehingga memerlukan kearifan, kebijaksanaan dan sekaligus ketegasan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks perseteruan ini, saya ingin mendudukan posisi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019 yang mengesahkan KNPI versi Fajriansyah sebagai perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Surat Keputusan ini memberikan legalitas kepada kepengurusan Fajriansyah sebagai pengurus KNPI yang sah dan legal secara hukum. Lalu ditengah jalan, muncul isu, desas-desus dan tentu saja sebagai dinamika kepemudaan yang harus tetap diberi ruang dan diapresiasi, yang mengatakan bahwa KNPI versi Fajriansyah sudah diblokir SK-nya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai isu, banyak beredar sinyalemen, bahwa kepengurusan KNPI Kanita Maruddani diragukan keabsahannya, mengingat menteri Hukum dan HAM telah memblokir surat keputusan yang telah ia keluarkan. Lalu, bisakah surat keputusan sebagai keputusan administrasi Negara baca KTUN diblokir? Di dalam hukum administrasi Negara, tidak dikenal istilah blokir surat keputusan, baik UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 TAHUN 1986 Tentang Peradilan TUN maupun UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

. 172 72 235 342 185 484 271 253

syarat menjadi anggota knpi